HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA ; UU NO 10 TAHUN 2004

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, saat ini, masih merujuk ke UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 10/2004”). Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 menyebutkan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan … More HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA ; UU NO 10 TAHUN 2004

Chemical and biological weapons

Chemical and biological weapons The international community banned the use of chemical and biological weapons after World War I and reinforced the ban in 1972 and 1993 by prohibiting the development, production, stockpiling and transfer of these weapons. Today’s advances in life sciences and biotechnology, as well as changes in the security environment, have increased … More Chemical and biological weapons

International drug trafficking – Threats, challenges and responses

International drug trafficking – Threats, challenges and responses   Policing Across Borders Project John Jay College of Criminal Justice, New York December 2008   Brian Taylor – former Chief, Anti-Trafficking Section, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)     Introduction Globalisation has brought many benefits. Business and commence has gained.  We have cheaper, … More International drug trafficking – Threats, challenges and responses

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

ADVISORY SERVICE ON INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW _______________________________ International humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare. International humanitarian law is also known … More INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

PSIKOLOGI : GANGGUAN JIWA

PSIKOLOGI KEPRIBADIAN GANGGUAN KEPRIBADIAN A. DEFINISI Kaplan dan Saddock mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas sifat emosional dan perilaku yang menandai kehidupan seseorang dari hari ke hari dalam kondisi yang biasanya, kepribadian relatif stabil dan dapat diramalkan. Sedangkan gangguan kepribadian adalah suatu varian dari sifat karakter tersebut yang diluar rentang yang ditemukan pada sebagian besar orang. Hanya … More PSIKOLOGI : GANGGUAN JIWA

PEMERINTAHAN DAERAH, fungsi dan wewenang

SISTEM RUMAH TANGGA DAN WEWENANG PEMDA Sistem Rumah Tangga Pemerintah Daerah Pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah sebagai daerah otonom. Dimana pada prinsipnya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tannganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bagir Manan … More PEMERINTAHAN DAERAH, fungsi dan wewenang

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Latar Belakang Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyediakan alternatif sarana investasi dan perencanaankeuangan bagi masyarakat. Dana yang dihimpun di pasar modal dan lembaga keuangan non-bankselanjutnya akan digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan dana bagi operasional danpengembangan usaha perusahaan/rumah tangga yang membutuhkannya. Pergerakan dana melalui pasarkeuangan, termasuk pasar modal dan lembaga keuangan non bank adalah kunci … More LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

USAHA, BADAN USAHA, PENGUSAHA

Hubungan Pengusaha dengan Pembantunya Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Dalam menjalankan perusahannya pengusaha dapat: Melakukan sendiri, Bentuk perusahaannya sangat sederhana dan semua pekerjaan dilakukan sendiri, merupakan perusahaan perseorangan. b. Dibantu oleh orang lain, Pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan, jadi dia mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan dan merupakan … More USAHA, BADAN USAHA, PENGUSAHA

MENGENAI SERTIFIKAT

SERTIFIKAT BAB 1 PENDAHULUAN Setiap macam hak atas tanah wajib didaftarkan dan diserifikatkan pada Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berkantor di setiap Kabupaten dan daerah kota, demikian kurang lebih pesan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 atau UU RI No.5 Tahun 1960. Macam-macam hak atas tanah tersebut antara lain : Hak Milik, … More MENGENAI SERTIFIKAT